Abu Sayyaf dan Pembajakan: Tantangan pada Ketahanan Politik ASEAN

oleh: Bayu Mitra A. Kusuma

Berita tentang pembajakan dan penculikan di perairan perbatasan Indonesia-Filipina seperti tak ada habisnya. Ironisnya penculikan kembali terjadi pasca pertemuan panglima angkatan bersenjata Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang menghasilkan MoU joint patrol (patroli bersama). Kondisi ini seolah menggambarkan bahwa secara de facto kawasan tersebut telah dikuasai oleh milisi atau kelompok bersenjata, dalam hal ini kelompok Abu Sayyaf. Abu Sayyaf bukanlah milisi sembarangan. Mereka sangat terlatih, bersenjata modern, dan berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi pemimpin tertinggi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Penculikan yang mereka lakukan bertujuan untuk meminta tebusan dalam jumlah besar yang diduga kuat akan dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi aktivitas terorisme yang menurut perspektif melenceng mereka adalah ‘jihad’.

Selain dua kali pembebasan tanpa tebusan sandera WNI di tahun 2016, pada umumnya pembebasan sandera milisi Abu Sayyaf berakhir dengan pembayaran tebusan. Seperti seorang warga negara Italia yang dibebaskan setelah ditebus dengan harga jutaan peso. Lain lagi dengan nasib tragis sandera asal Kanada yang dieksekusi setelah uang tebusan yang diminta milisi tak kunjung dibayarkan sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau kita berbicara tentang manajemen risiko, dari semua mekanisme pembebasan sandera yg ada pasti memiliki resiko masing-masing. Opsi militer sebenarnya sangat berbahaya mengingat para milisi Abu Sayyaf sangatlah ganas, menguasai medan, paham betul jalan-jalan tikus untuk bergerilya, dan didukung oleh sebagian masyarakat sekitar. Sehingga operasi militer berpotensi melahirkan perang asimetris yang sangat menguntungkan milisi. Meskipun memang kemampuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat diandalkan dan telah dipersiapkan untuk menghadapi kondisi seperti ini.

Kendala lainnya adalah konstitusi Filipina melarang militer asing beroperasi di wilayah kedaulatannya, meski akhirnya ada kompromi dimana militer Indonesia boleh melakukan pengejaran di wilayah perairan mereka. Indonesia sebagai tetangga yang baik dan taat hukum tentu menghormati konstitusi tersebut. Namun sebenarnya jika dalam kondisi yang sangat mendesak, ada payung hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hukum internasional ada istilah yang dikenal dengan doktrin humanitarian intervention. Artinya adalah militer negara asing atau pasukan yang telah diberikan mandat oleh PBB bisa saja masuk ke wilayah kedaulatan suatu negara untuk menyelamatkan nyawa manusia atau menghindari terjadinya pembunuhan massal. Sebagaimana yang pernah dilakukan Amerika Serikat di Kosovo pada dekade 1990-an. Pemerintah terus mengupayakan pencegahan penculikan WNI di perairan perbatasan terulang kembali. Joint patrol sebagaimana disebut di atas memang sudah sepantasnya dilakukan mengingat salah satu pilar dari masyarakat ASEAN yang akan segera diberlakukan adalah political security community. Sehingga ke depan selayaknya patroli bersama dapat melibatkan semua negara ASEAN terutama yang berdekatan dengan hot zone.

Namun kita tentu tak dapat hanya mengandalkan joint patrol semata. Harus dipikirkan strategi-strategi pencegahan jangka panjang lainnya untuk memutus mata rantai penculikan di wilayah perairan perbatasan. Beberapa model pencegahan yang dapat dilakukan selain meningkatkan intensitas patroli bersama di kawasan rawan pembajakan, antara lain adalah: secara intens memberikan peringatan kepada kapal atau perusahaan terkait kondisi terkini hot zone, lebih aktif di berbagai forum internasional untuk membatasi ruang gerak transaksi senjata illegal, bekerjasama dengan negara di kawasan untuk menelusuri dan memblokir rekening-rekening yang mencurigakan dan berpotensi digunakan untuk menampung uang hasil pembajakan dan terorisme, dan pro-aktif dalam kegiatan intelligent gathering and sharing dengan negara kawasan untuk mempertajam informasi intelijen. Ditambah dengan terus memperbanyak program deradikalisasi, baik dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan negara ASEAN lain untuk mencegah kaderisasi milisi ekstrimis.

*Peneliti di Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) dan Dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *