Dari Kong Jour ke Rohingya: Catatan Perjalanan Memahami Myanmar

Oleh: Wening Fikriyati*

Bulan Juli lalu saat sedang mengikuti pelatihan selama tiga minggu di Thailand, saya berkesempatan berkunjung ke Koung Jor Refugee Camp yang terletak di Thailand Utara, lebih tepatnya di dekat perbatasan Thailand dan Myanmar. Di Koung Jor saya dan teman-teman perwakilan dari beberapa Negara Asia mengunjungi pengungsian yang dihuni oleh orang-orang dari Shan State, Myanmar. Bagi saya yang lebih familiar dengan pengungsi Rohingya, keberadaan pengungsi dari Shan ini menarik perhatian saya.

Tahun 2002 orang-orang Shan menyeberang ke wilayah Thailand akibat konflik antara Shan State Army-South (SSA-S) dan tentara Burma yang menghacurkan desa-desa mereka dan memakan korban jiwa. Meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut membuat mereka memutuskan untuk mengungsi ke Thailand Utara. Konflik etnis Shan dengan tentara Burma sebenarnya telah bermula sejak kudeta militer di tahun 1962 dan masih berlangsung hingga saat ini. Meski ada kesepakatan untuk gencatan sejata di tahun 2012, hingga sekarang situasi di Shan State belum kondusif dengan masih adanya bentrokan antara SSA-S dan tentara Burma[1].

Di pengungsian tersebut kurang lebih 400 orang Shan tinggal di rumah-rumah semi permanen yang terbuat dari bambu. Orang-orang Shan di pengungsian itu tidak diperbolehkan mendirikan rumah permanen karena pengungsian tersebut hanya bersifat sementara. Selain itu karena statusnya bukan pengungsian resmi yang terdaftar oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), pengungsi di Koung Jor tidak mendapat bantuan dari PBB. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja sebagai buruh tani dan sebagian perempuan membuat berbagai macam kerajinan tenun seperti baju, syal, sapu tangan dan sebagainya.

Meski diperbolehkan tinggal di wilayah Thailand, pengungsi di Koung Jor tidak diperbolehkan untuk keluar dari distrik di mana mereka tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, mereka memasang panel surya di atap rumah. Mandi dan buang air dilakukan di toilet bersama yang tersedia di beberapa titik.

Dengan segala keterbatasan yang mereka alami, pengungsi di Koung Jor merasa keadaan mereka lebih baik dibandingkan saat masih tinggal di Shan State. Situasi konflik dan kekerasan mengancam keamanan hingga membuat anak-anak tidak bisa mendapat pendidikan dan orang dewasa sulit mendapat pekerjaan. Sementara di Thailand, walaupun status kewararganegaraannya tidak jelas, mereka masih bisa bekerja dan anak-anak diperbolehkan untuk belajar di sekolah-sekolah milik pemerintah Thailand.

Perjumpaan dengan pengungsi Shan State tersebut membawa saya memahami situasi Myanmar yang rumit. Saya pun sering berdiskusi dengan tiga teman sesama peserta pelatihan yang berasal dari Kachin, Shan, dan Kayah State. Ketiganya menceritkan adanya konflik antara etnis minoritas dan militer Burma selain di Rakhine yaitu di wilayah Kachin State, Shan State, Kayin State, dan Kayah State. Tak mengenal agama, di konflik-konflik tersebut orang Budha yang mayoritas pun menjadi korban kekejaman militer Burma[2]. Dari sisi agama, tidak hanya Muslim Rohingya yang dipersekusi, orang-orang Kristen di Kachin State pun mengalami hal yang serupa[3].

Kompleksitas konflik-konflik yang terjadi di Myanmar perlu dipahami dengan cermat. Apa yang terjadi di Rohingya tak bisa disederhanakan sebagai konflik agama antara Muslim dan Budha saja. Meski tak dipungkiri ada konteks sejarah dan Islamophobia yang menumbuhkan kebencian, kecemburuan dan perasaan terancam di kalangan sebagian Budhis di Rakhine dalam memandang etnis Rohingya[4], namun itu bukan faktor utama. Kebijakan rezim pemerintah yang menguntungkan segelintir elit menimbulkan perlawanan di berbagai kelompok etnis yang menuntut kesejahteraan dan keadilan. Khusus Rohingya pengakuan sebagai warga Negara yang setara dan keinginan untuk memiliki kekuasaan yang otonom menjadi penting. Sejak kudeta militer tahun 1962 kondisi orang-orang Rohingya semakin menyedihkan terutama dengan adanya operasi Naga Min yang tidak memasukkan Rohingya sebagai salah satu dari 135 “National race” yang diakui pemerintah Burma[5]. Diskriminasi terhadap etnis Rohingya pun semakin mempersulit kehidupan mereka. Munculah gerakan-gerakan memperjuangkan wilayah Rohingya dengan pemerintahan sendiri yang oleh pemerintah Burma dianggap sebagai teroris dan semakin memicu tindakan represif junta militer terhadap Rohingya. Belakangan warga Budhist Rakhine pun dimobilisasi dengan isu SARA untuk mengalihkan kemarahan mereka atas proyek pipa gas dan minyak di wilayah Rakhine[6].

Pola-pola semacam ini hampir serupa dengan konflik yang terjadi di beberapa wilayah di Myanmar. Perebutan sumber daya alam dan ketimpangan sosial yang terjadi akibat pemerintahan yang sentralistik dan otoriter memicu perlawanan dari kelompok-kelompok etnis minoritas. Praktik-praktik kekerasan oleh militer Burma seperti penyiksaan, perkosaan, kerja paksa, pembunuhan dan pemusnahan kampung-kampung dialami oleh berbagai etnis minoritas Myanmar yang mengalami konflik[7].Melihat fakta tersebut sudah seharusnya kita tidak hanya peduli pada penderitaan etnis Rohingya, tetapi lebih luas lagi kita patut perihatin atas konflik etnis yang terjadi di banyak daerah di Myanmar.

Apa yang bisa kita maknai dari kondisi Myanmar?

Tentu saja kekerasan atas nama apapun tak bisa ditolerir dan harus segera dihentikan. Kekerasan dan penelantaran terhadap etnis Rohingya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Untuk itu kita perlu mendukung pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi untuk menghentikankekerasan terhadap etnis Rohingya dan mendorong bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi yang terdampak konflik.

Selain itu, bagi umat Islam di Indonesia tidak seharusnya terpancing dengan sentimen agama yang disebarkan di media sosial dengan menggunakan foto-foto Hoax. Selain mempersulit situasi muslim di Myanmar dan memperkuat berkembangnya Islamophobia di sana, sentimen agama dapat menumbuhkan kebencian terhadap umat Budha di Indonesia yang pada gilirannya akan merusak relasi Islam-Budha di Negara ini.

Melakukan aksi protes terhadap genosida di Rohingya dengan menyasar simbol-simbol agama Budha[8]justru melukai hubungan Muslim dengan Budha. Alih-alih menarget simbol agama Budha, akan lebih baik jika umat Islam membangun dialog yang lebih intensif dengan komunitas Budha di Indonesia. Meski jumlah penganut Budha sangat sedikit di Indonesia, dalam konteks Asia Tenggara, Budha adalah salah satu agama mayoritas dan banyak dianut di Negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Agar Islampohobia dan kebencian terhadap Islam tidak semakin meluas ke Negara-negara tersebut sebagai dampak dari konflik Rohingya, Indonesia sebagai Negara mayoritas Islam seharusnya mampu menunjukkan bagaimana Muslim di sini memperlakukan umat Budha dengan baik dan juga sebaliknya. Dialog Muslim-Budhis ini bukan berarti meneguhkan konflik Rohingya sebagai konflik agama, tetapi merupakan langkah antisipasi agar sentimen agama tidak semakin berkembang dan memperburuk konflik yang sudah ada. Dengan jalan dialog,Muslim dan Budhis di Indonesia dapat membangun solidaritas kemanusiaan bersama untuk konflik di Rohingya, dan juga konflik di berbagai wilayah lain di Myanmar.

Berkaca pada apa yang terjadi di Myanmar mengingatkan kita kembali untuk belajar mengasah nalar kemanusiaan kita agar bisa melampaui identitas agama, etnis, dan bangsa. Pun menuntut pemerintah Myanmar untuk memperlakukan muslim Rohingya dengan beradab harus sejalan juga dengan mendorong pemerintah Indonesia untuk memperlakukan masyarakat Papua dengan manusiawi. Tak luput juga berbagai kelompok masyarakat lain di negeri ini yang masih mengalami penindasan akibat dari kebijakan yang hanya menguntungkan kalangan elit. Jangan sampai seperti peribahasa,semut di seberang lautan tampak. Gajah di pelupuk mata tak tampak.

* Peneliti dan Staf Media & Jaringan Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) UIN Sunan Kalijaga

**Tulisan ini telah diterbitkan di seputarsulawesi.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *