Demokrasi, Media Sosial dan Trauma

Di era media sosial, gegap gempita demokrasi terlihat begitu riuh. Sebab dunia digital menjamin partisipasi individual dari lintas kelas sosial di dalam ruang publik maya secara terbuka. Akibatnya, demokrasi melahirkan keriuhan tanpa jeda, terlebih menjelang musim-musim politik. Debat-debat yang tidak produktif memenuhi lini masa facebook, baik antar kalangan awam hingga para intelektual publik. Demikian pula yang terjadi di tweetline, nyaris setiap hari kita menyaksikan “tweet-war” antar elite politik yang dalam batas tertentu, keluar dari standar etika. Bahasa telah dilucuti dari kesantunan. Sehingga pecakapan-percakapan di media sosial cenderung banal dan liar.

Percakapan media sosial hari-hari ini, terutama menjelang tahun politik, kerap menonjolkan dimensi aparatus ideologis untuk merawat trauma kolektif masyarakat. Tiga kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini, misalnya,: Pertama;  terhadap Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hidayah Santiong, KH Emon Umar Basyri,  kedua; kasus pembunuhan komandan Brigade Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis): Ustaz Prawoto  di Bandung,  dan terakhir kasus penyerangan geraja St. Lidwina  di Yogya dengan segera memunculkan tuduhan-tuduhan spekulatif dari masing-masing kelompok bahwa kejadian itu by design.

Kasus pertama, misalnya, memunculkan spekulasi terhadap kemunculan Ibnu Muljam di abad modern, yang secara spesifik mengarah kepada kalangan Islam yang mewarisi semangat Darul Islam. Sebab hal ini menimpa kiyai dari kalangan muslim tradisional. Sedangkan kasus kedua, oleh sebagian kelompok (netizen) dengan segera dikaitkan dengan kebangkitan PKI yang secara spesifik tuduhan itu mengarah kepada partai tertentu, sementara kasus terakhir mengarah kepada kelompok Islam radikal yang ada di Yogya sebagai respon terhadap kristenisasi.

Kenapa semua ini terjadi menjelang perhelatan pesta demokrasi: Pilkada dan Pilpres? tentu hal ini menujukkan  bahwa demokrasi di abad media sosial ini cenderung dibingkai dalam nuansa antagonistis. Peristiwa kekerasan tersebut lantas menciptakan partispasi netizen yang cenderung mengkapitalisasi trauma masa lalu untuk mematerialkan figur antagonis, yakni lawan politiknya. Akibatnya, baik isu PKI, isu Kristenisasi dan  Islamisme menjadi senjata untuk saling menuduh dan saling menyerang.

Provokasi di media sosial telah cukup efektif memengaruhi psiklogi massa yang memunculkan  rangkaian aksi demonstrasi besar-besaran setahun terakhir yang lalu. Byung-cul Han, dalam Pyhsicopolitic: Neoliberalisme and New Technology of Power (2017) menjelaskan bahwa dunia digital cenderung membawa kita pada situasi kediktatoran emosional. Sebab menurut dia,  akselerasi komunikasi digital menciptakan rasionalitas yang semakin melambat, dan emosional yang semakin menguat. Singkatnya, media sosial sering menyulut perang emosi dan kebencian antar sesama. Sementara Dalam World Without Mind (2017) Franklin Foer menjelaskan, bahwa sentuhan dunia digital pada kehidupan masyarakat konsumen (consumer society) sering menciptakan “shawm populism”, yakni populisme palsu yang menyebabkan kita semakin sulit membedakan antara kritik dan kebencian,  fakta dan kebohogan,  sebab media sosial  melahirkan “the culture of crowd”. Akibatnya, proses demokratisasi lebih cenderung didominasi oleh fenomena Post-truth politic ketimbang etika politik.

Membangkitkan ingatan kolektif tentang trauma sosial masa lalu dalam ruang publik digital atas peristiwa terkini bukan tanpa resiko, ia dapat menciptakan keterbelahan massa, bahkan rentan memunculkan konflik horizontal: dis-integrasi bangsa. Phobia berlebihan terhadap kebangkitan PKI, misalnya, tidak serta-merta harus diwujudkan dalam pemberangusan marxisme dalam wacana akademik dan diskusi publik, sebab pada jurusan-jurusan ilmu sosial-humaniora, utamanya filsafat dan sosiologi, marxisme dipelajari sebagai sistem pengetahuan. Seperti halnya wacana-wacana islamisme dalam studi politik Islam;  pemikiran Taqiyudin Al-Nabhani (HTI), Al-Maududi, Hassan Al-Banna (Ikhwan al-Muslimun) dan lainnya tetap boleh dipelajari di ruang akademik dan lingkar-lingkar kecil yang disebut liqo’. Pemikiran-pemikiran tersebut harus ditempatkan sebagai wacana yang memperkaya khazanah keilmuan.

Yang perlu diwaspadai dan dilawan adalah aksi vigilantisme yang muncul dari hasrat menyeragamkan Indonesia di bawah satu ideologi yang fasis. Sebab kita telah memiliki konsensus kebangsaan, yakni sebagai Negara Pancasila.  Sedangkan Kehadiran isme-isme tersebut sebagai diskursus di dalam ruang publik, justru akan mendewasakan proses demokrasi itu sendiri. Misalnya, meskipun marxisme dan Islamisme masing-masing memiliki cacat sejarah dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Namun, keduanya, dalam batas tertentu memiliki titik simpul nilai, yakni spirit perlawan terhadap kapitalisme global. Demikian pula komunitas kristen yang sejak awal telah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.  Maka pada titik inilah isme-isme tersebut dan berbagai kelompok identitas/ kelas sosial dapat bertumbuh secara bersama-sama untuk memperkaya demokratisasi Indonesia dalam bingkai Nasionalisme dan Pancasila menuju Indonesia yang berdaulat.

Oleh sebab itu hal yang paling urgen dilakukan adalah penguatan Pancasila sebagai ideologi final yang telah disepakati bersama oleh para founding fathers kita. Bukan memproduksi provokasi-provokasi di media sosial yang membangkitkan trauma sosial masa lalu dan menglorifikasi isu SARA. Sebab hal tersebut hanya akan memecah-belah, mengoyak rajut-kebangsaan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, beberapa Peristiwa kriminal yang terjadi  belakangan ini hendaknya diusut tuntas oleh pihak berwajib secara adil agar isu tersebut tak segera berkembang sebagai pemicu kerusuhan yang lebih besar antar anak bangsa. Kita mesti belajar dari pengalaman pahit, yakni perang saudara antar anak bangsa di tahun 65. Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika hal itu terulang kembali.

Akhirnya, Pancasila harus terus-menerus diaktualkan dan dibumikan untuk kepentingan kolektif segenap bangsa Indonesia. Yakni untuk mewujudkan keadilan sosial, memerangi korupsi, merawat kebinekaan  dalam semangat ukhuwah wathoniyah. Dengan demikian, kerja-kerja pemerintah diharapkan dapat berjalan maksimal untuk menuntaskan ketimpangan ekonomi, pemerataan pembangunan, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan  menjamin hak sipil setiap warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinannya, sebab semua  warga Negara  harus diperlakukan setara di hadapan Negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *