Hak Asasi Muslim Rohingya

Oleh: K. S. Venkatachalam*

Sikap pemerintah Myanmar yang mengangap komunitas Rohingya adalah imigran illegal dan karenanya bukan tergolong orang Myanmar asli tidak akan bertahan lama. Hal ini karena alasan tersebut tidak masuk akal sebab etnis Arakan (yang kemudian disebut Rakhine) telah tinggal lebih dari 500 tahun, bahkan sebelum direbut oleh tentara Burma di awal abad 15.

Sejak peristiwa perebutan di Rakhine, Muslim Rohingya dianggap sebagai imigran illegal dari Bengal Timur (sekarang Bangladesh), karena Bahasa mereka mirip dengan orang-orang di Chittagong. Menurut undang-undang kependudukan Myanmar tahun 1982, Muslim Rohingya tidak dihitung sebagai salah satu di antara 135 etnis minoritas di negara tersebut yang mana membuat mereka menjadi komunitas tanpa warga negara yang ditolak hak-hak sipilnya.

Komunitas ini telah mengalami persekusi di bawah Budhis Rohingya dan militer sejak perebutan di Arakan. Meski demikian, kondisi ini semakin memburuk sejak tahun 2012 ketika lebih dari 100.000 orang Rohingya harus pergi dari kampong halaman mereka ke Bangladesh atau negara-negara Asia Tenggara untuk menyelamatkan diri dari perlakuan yang brutal dan tidak manusiawi. Pada 2016, pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran oleh tentara Myanmar telah disoroti oleh Human Right Watch dan para aktivis HAM yang melaporkannya di media-media internasional. Menurut laporan, setidaknya di desa Du CheeYar  saja ada 40 orang Rohingya telah dibunuh oleh warga lokal.

Bahkan, PBB telah dikritik keras karena tidak mengangkat kasus Rohingya di forum internasional dan gagal menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekejaman terhadap komunitas tersebut. Hasilnya, kehebohan di kalangan internasional ini membuat Office of The United Nations Hingh Commisioner for Refugees (OHCHR) mengirimkan empat anggotanya ke Bangladesh Januari ini untuk mewawancarai orang-orang Rohingya yang telah masuk Bangladesh dari Negara Bagian Rakhine Utara pada kurun waktu sejak terjadinya penyerangan pada 9 Oktober 2016. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang ada, OHCHR merilis laporan singkat pada 3 Februari 2017 yang menyoroti kebrutalan militer terhadap Muslim Rohingya.

Laporan yang dirilis 6 Februari 2017 berdasarkan bukti-bukti wawancara sebanyak 220 orang pengungsi dari Rakhine mengungkap adanya persekusi sistemik terhadap Muslim Rohingya oleh militer. Komunitas ini telah menjadi target kekejaman termasuk penyiksaan, pemerkosaan, pembakaran rumah, pembantaian ternak, pengerusakan lahan pertanian dan tindak kekerasan lainnya. Dari 101 perempuan yang diwawancara, sebanyak 52% mengaku telah diperkosa atau menjadi korban kekerasan seksual. Delegasi PBB mengatakan bahwa banyak perempuan korban kekerasan menolak untuk mengungkapkan pengalaman traumatisnya karena takut akan stigma sosial yang akan didapatkan. Hal lain yang mengejutkan bahwa tentara tersebut bahkan menggunakan helkopter untuk menghancurkan rumah-rumah yang kemudian mengakibatkan kematian dan kerusakan di mana-mana. Banyak juga yang mengungkapkan bagaimana tentara melemparkan granat ke rumah-rumah dan menewaskan penghuninnya. Tim ini juga mengandalkan analisis citra satelit yang menyediakan tiga sumber yang berbeda dan memperlihatkan luasnya pembakaran rumah yang terjadi sepanjang bulan Oktober dan November 2016 di 10 lokasi.

Sumber: Daily Times

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *