Memahami Kondisi Myanmar dan Konflik Rohingya

Oleh: A. Aziz Faiz*

Konflik yang sedang meledak kini dan melahirkan pembantaian terhadap Rohingya bermula ketika gerilyawan Rohingya beberapa waktu lalu menyerang pos polisi dan kemudian dihantam balik oleh pemerintah Myanmar. Gaya penanganan konflik dengan cara militerisme tak pelak memakan korban lebih banyak. Gerilyawan yang menggunakan metode sporadis, sedikit banyak menyebabkan serangan negara terhadap mereka yang dicurigai tanpa pandang bulu dan menyebabkan eskalasi konfliknya meluas. Publik dunia seketika merespon dengan kecaman tak luput pula di Indonesia.

Di sini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran dari berbagai sudut mengapa konflik Rohingya berkepanjangan hingga saat ini. Tentu tulisan ini memerlukan data yang lebih jauh dan kajian lebih mendalam. Namun paling tidak, tulisan ini akan memberikan deskripsi sederhana mengenai Myanmar dan eskalasi konflik yang sedang berlangsung, sehingga kita menyikapinya tanpa harus emosional sebelum memahami duduk persoalannya.

Greg Constatine, fotografer asal AS, melalui proyeknya Nowhere People, menggambarkan secara detail melalui lensa kameranya akan nasib Rohingya yang kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia dan tersebar di beberapa negara Bangladesh, Nepal, Malaysia, Sri Lanka, dan di Indonesia. Konflik atas nama apapun dan menimpa terhadap siapapun hingga melewati batas-batas kemanusiaan—meniadakan nyawa—tetap harus dikutuk.

Dibutuhkan suatu pandangan yang jernih untuk mendapatkan suatu pola yang tepat dalam memahami untuk selanjutnya menentukan sikap. Dalam konteks Myanmar dan konflik yang berlangsung, ada beberapa point yang akan saya ketengahkan dalam tulisan ini;

Pertama, Myanmar pada dasarnya adalah negeri dengan sejuta kepelikan persoalan yang bisa dibilang sangat kompleks. Sejak dahulu Myanmar dikuasai junta militer. Meski belakangan muncul tokoh demokrasi Aug San Suu Kyi  yang kita kenal juga sebagai tokoh peraih nobel perdamaian,  atmosfir dan cengkraman militerisme di negeri ini telah bercokol sedemikian rupa.

Sebagaimana militerisme yang menginginkan stabilitas dan keajegan, maka munculnya riak-riak merupakan sebuah anomali, karenanya sangatlah penting untuk segera mentertibkannya, tertutama pada konflik yang terjadi di Rakhine State belakangan ini. Hal ini penting untuk diketahui agar kita memahami bagaimana negera ini dioperasikan.

Di tengah kekuatan junta militer dalam mengontrol dan mengoperasikan negara, Suu Kyi hadir dengan harapan baru. Namun jalan Suu Kyi tidaklah mudah. Hari ini ia menghadapi kritik luar biasa di tengah keganasan junta militer pada Rohingya karena ia memilih “diam”.

Menurut beberapa pakar, diamnya Suu Kyi adalah bagian dari strategi untuk menjinakkan militer. Sebab satu-satunya kesempatan Suu Kyi bisa menegakkan keadilan di negerinya adalah dengan “menjinakkan” militer terlebih dahulu. Salah satu langkah awalnya adalah menjalin kepercayaan dengan mereka. Suu Kyi akan kehilangan semua yang telah dicapai bilamana berbicara khusus soal Rohingya, sebab tidak ada jaminan negara itu akan lebih baik. Bila ia mengundurkan diri, dan atau bicara lantang soal Rohingya, ia akan lantas didepak oleh junta militer (via Endah Raharjo).

Keduabila kita baca dari sudut pandang negara, maka di dalam Myanmar akan ditemukan kekuatan-kekuatan pemberontakan dari masyarakatnya. Pak Ito Sumardi, Duta Besar RI untuk Myanmar memberikan penjelasan sebagaiman beredar di sosial media bahwa di Shan State, Myanmar menghadapi kekuatan Shan Independent Army yang di dukung China. Di Provinsi Kachin yang sumber daya alamnya luar biasa berupa sumber mineral dan batu mulia, mereka juga harus menghadapi Kachin Independent Army. Sementara di Irawady, mereka menghadapi Wa Ethnic Army yang lebih dahsyat karena memiliki kemampuan membuat persenjaatan sendiri. Adapun di wilayah Kokan, Myanmar menghadapi pasukan Khunsa yang menguasai segitiga emas dengan persenjataan modern dari Thailand.

Sementara itu di Rakhine State, Myanmar menghadap dua pemberontakan besar bersenjata, yaitu kekuatan ARSA  (Arakan Rohingya Salvation Army) yang Islam dan Arakan Independen Army yang Budha. Karenanya ketika beberapa waktu yang lalu sahabat saya Wening Fikriati dari ISAIs (Institute of Southeast Asian Islam) ke Kong Jour Refugee Camp, salah satu camp pengungsi Myanmar di perbatasan utara Thailand, ia tidak hanya mendapati pengungsi Muslim, tapi juga pengungsi Budha dari Shan State yang merupakan salah satu basis pemberontakan.

Hal ini berarti bahwa kompleksitas konflik yang sadang berlangsung di sana tidak semata-mata Islam dan Rohingya, namun lebih karena negara ini dengan pemerintahan junta militernya sedang bermasalah. Konflik di Rakhine State yang melibatkan Etnis Rohingya hanya salah satu konflik yang sedang terjadi di Myanmar di samping konflik-konflik lainnya.

Konflik ini sangat menyita perhatian setidaknya disebabkan oleh beberapa hal; a) adanya sentimen sejarah yang telah berlangsung lama. b) melibatkan etnis minoritas muslim. c) eskalasi konfliknya yang sering terjadi dan terus membesar. d) konflik Rohingya semakin menyita perhatian karena umat Islam di kawasan ASEAN bereaksi membawa solidaritas keagamaan dengan melihat konflik ini sebagai konflik agama—tentu tidak hanya Islam namun kelompok dalam agama lain termasuk Budha sendiri juga mengutuknya. e) situasi kawasan yang sedikit banyak kurang begitu peduli terhadap pengungsi Rohingya yang menyebabkan mereka terlunta-lunta tidak punya negara (stateless) sehingga mereka mengalami kekerasan dan tidak memiliki akses pada hak dasarnya sebagai manusia.

Ketiga, mengenai Rohingya di Myanmar, memang ada persoalan sejarah yang belum selesai kaitannya dengan negara. Sejarah mengenai mereka masih terus diperdebatkan oleh para ahli sejarah hingga kini, terutama oleh pemerintah Myanmar. Adapun sikap resmi negara terhadap Etnis Rohingya tampak belum sepenuhnya mengakui bahwa mereka adalah bagian dari Myanmar.

Sering kali pemerintah juga tidak mau menggunakan istilah Rohingya, akan tetapi lebih sering menggunakan istilah “imigran ilegal”. Istilah ini juga muncul di masyarakat. Kalau kita mengikuti perhelatan Sea Games yang berlangsung beberapa waktu yang lalu di Malaysia, terjadi perlakukan yang kurang baik terhadap atlet Myanmar, maka seketika media sosial riuh. Netizen Myanmar menyerang Malaysia atas ketidakbecusannya dalam penyelenggaraan event olah raga ASEAN itu. Netizen Malaysia tak mau kalah dengan mengungkit perlakuan Myanmar pada Rohingya yang dianggap bagian ilegal di negaranya. Netizen Myanmar kemudian berkomentar dengan redaksi semacam ini, “kalau Kalian mau, bawalah ke Malaysia.”

Karena konflik yang sangat kompleks dan tidak bisa dengan mudah disederhanakan dalam soal agama semata atau sejarah yang belum selesai ini, akhirnya Rohingya terhadang juga dengan berbagai kebijakan negara, terutama soal status kependudukan. Junta Militer Myanmar menerapkan sistem kependudukan yang sangat ketat. Undang-Undang Kependudukan tahun 1982 mendefinisikan bahwa penduduk Myanmar adalah etnis yang tinggal secara permanen sejak 1185, sedangkan Rohingya dianggap datang belakangan. Undang-undang ini juga menentukan bahwa untuk menjadi warga negara, seseorang harus bisa membuktikan generasi N 3 yaitu kakek buyut yang merupakan keturunan suku asli Myanmar (Arief; Rohingya Siapa Mereka?).

Rohingya semakin tersudut dan sangat sulit membuktikan identitas mereka. Selain karena etnisnya tidak diakui, ini juga berkait erat dengan hancurnya—lebih tepatnya dihancurkan–bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa mereka telah eksis sejak abad ke-7. Ini yang barangkali bisa disebut “peminggiran” yang sistematik.

Sementara itu, Abuy Tahay (orang asli dan aktivis Rohingya) ketika berbicara di konferensi yang kami selenggarakan dengan teman-teman ISAIs (Institute of Southeast Asian Islam), mengatakan bahwa pada sensus tahun 1872 oleh British Burma, sensus India pada tahun 1911 dan laporan Imigrasi India tahun 1942, Rohingya masih dinyatakan dan ditulis sebagai salah satu etnis asli Burma (Myanamar) dengan nama Ras Arakan Muslim, namun belakangan didegradasi sebagai ilegal.

Keempat, sejarah yang belum selesai ini kemudian diperparah dengan perebutan sumber daya alam di sana yang melibatkan negara-negara besar. Di daerah Rakhine State yang merupakan tempat tinggal etnis Rohingya ditemukan gas yang menurut perkiraan mencapai 5,6 triliun kubik dan diperkirakan tidak habis dieksploitasi hingga 30 tahun ke depan (lihat tulisan Erizely Jely Bintaro berjudul “Rohingya”). Perebutan sumber daya ini melibatkan negara-negara besar seperti China, Rusia, Korsel hingga Amerika yang datang belakangan.

Diantara sekian negara itu, China dan Rusia terbilang yang sangat agresif. Mereka diketahui memberikan bantuan peralatan militer ke junta militer Myanmar. China misalnya, diketahui memberikan dana untuk bantuan infrastruktur ekonomi. Ia bahkan begitu berambisi menyelesaikan pembangunan pipa minyak sepanjang 2.300 km dari pelabuhan Sittwe, teluk Bengal  hingga Kunming, China Selatan. Artinya, cengkraman China dalam arti state atau sebagai negara sangat kuat di Myanmar. Tentu ini bukan hanya persoalan semata sumber daya, sebab ketika sumber daya ini dikuasai, konstalasi dan geopolitik kawasan akan dengan sendirinya berubah.

Kelimadari sisi sosial kemasyarakatan, sangat sulit menyelesaikan masalah Rohingya ini karena tiga hal. Pertama adalah citra etnis. Orang Myanmar sering mengatakan bahwa Rohingya tidak dikenal dalam sejarah Myanmar. Mereka sering disebut dengan orang Bengali, sedangkan orang-orang Rohingya tersinggung disebut Bengali. Di sisi lain, orang Myanmar memiliki phobia dengan istilah Rohingya karena konotasi mereka sebagai separatis pemberontak yang sudah menelan nyawa banyak warga (Arief). Kedua adalah relasi agama. Di Myanmar terdapat Kaum Budhist pengikut Bikkhu Assin Wirathu yang memiliki sekitar 2000-an pengikut dan begitu vokal menolak eksistensi Muslim di Myanmar. Kelompok ini juga sulit berdamai dengan kelompok Muslim. Ketiga adalah kemiskinan dan rendahnya pelayanan sosial yang berlangsung lama. Salah satu akibatnya adalah meningkatnya penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh kelompok pemberontak dan  atau oleh masyarakat di Rakhien (lihat laporan Kofi Annan).

Di atas barangkali catatan sederhana saya untuk sedikit lebih memahami peliknya konflik Rohingya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana konflik ini diredam dan diselesaikan? Saya tak ingin berspekulasi, mari kita lihat perkembangan mutakhir, terutama keterlibatan Indonesia dalam proses menyelesaikan problem di Rakhine State—di mana hingga kini Myanmar hanya terbuka kepada Indonesia untuk membicarakan persoalan yang sedang berlangsung di Rakhine.[

*Peniliti di ISAIs (Institute of Southeast Asian Islam)

**Tulisan ini telah diterbitkan di paddhangbulan.org

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *