Peneliti ISAIs: Radikalisme Jadi Tantangan di Kawasan Asia Tenggara

Peneliti Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bayu Mitra A. Kusuma, M.AP, M.Pol.Sc memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45) Jakarta dengan tema “Radikalisme di Asia Tenggara: Dinamika Relasi Agama, Konflik, dan Kebijakan Publik” pada hari Selasa tanggal 15 November 2016.

Kuliah umum ini diselenggarakan oleh Program Studi Administrasi Publik dan dihadiri oleh pimpinan prodi, dosen, serta mahasiswa. Namun demikian agenda ini rupanya tidak hanya menarik perhatian dari mahasiswa Prodi Administrasi Publik saja. Hal ini dibuktikan dengan mahasiswa yang hadir berasal dari lintas prodi seperti Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Hubungan Internasional.

Agenda ini dibuka dengan sambutan dari Retnayu Prasetyanti, M.AP mewakili unsur pimpinan Prodi Administrasi Publik UTA’45. Dalam sambutannya dia menegaskan bahwa tema kuliah umum kali ini begitu relevan dan menarik dengan situasi politik dalam negeri. Misalnya saat ini DKI Jakarta sedang dalam masa pemilihan gubernur yang dinamikanya begitu kental dengan relasi agama, konflik, dan kebijakan publik. Oleh karena itu materi dalam kuliah umum ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang proporsional untuk menyikapi fenomena-fenomena sejenis yang kerap terjadi. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di kawasan Asia Tenggara.

Dalam pemaparannya, Bayu mengemukakan bahwa radikalisme adalah problem sensitif yang dihadapi oleh banyak negara termasuk di regional Asia Tenggara. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman agama dengan cara ekstrem dan memunculkan anggapan bahwa pihak lain yang tak sepemahaman boleh dilawan dengan kekerasan. Pemahaman ekstrem tersebut selanjutnya menyulut konflik bernuansa agama yang dalam realitanya kerap berkelindan dengan kebijakan rezim penguasa. Kebijakan penguasa dapat menjadi pisau bermata dua, yaitu sebagai pemicu maupun sebagai sarana resolusi konflik.

Lebih lanjut pria yang juga Dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga tersebut memperinci bahwa di satu sisi kebijakan yang diterapkan oleh rezim penguasa dapat menjadi pemicu konflik agama. Sebagai contoh adalah konflik di Filipina Selatan yang masih terjadi hingga saat ini. Konflik ini dipicu kebijakan Manila yang dirasa tak adil dan telah melakukan rekayasa referendum yang merugikan masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Begitu pula di Thailand, munculnya konflik di wilayah selatan negara tersebut dipicu oleh kebijakan asimilasi budaya dari rezim pemerintah yang mendiskriminasi hak asasi masyarakat Melayu Muslim dalam beragama dan berbudaya. Akan tetapi di sisi lain, kebijakan publik juga dapat berperan sebagai langkah resolusi konflik agama. Seperti yang terjadi di Indonesia dimana pemerintah berhasil mewujudkan perjanjian damai misalnya di Malino, Tolikara, dan lain sebagainya (ISAIs).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *